Meski Defisit, Rendi Solihin Pastikan Program Prioritas Kukar Tetap Berjalan

TENGGARONG, iNews.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program-program prioritas tetap berlanjut pada 2026, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan, arah kebijakan anggaran tahun depan tetap difokuskan pada sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial.

Baca Juga

Wabup Kukar Fokus Genjot PAD dan Pemerataan Air Bersih pada 2026

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani tersebut beragenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

“Sesuai RAPBD 2026, masih ada potensi defisit sekitar Rp150 miliar. Namun kondisi ini dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya dari silpa,” ujar Rendi.

Baca Juga

Wabup Kukar Kunjungi Lapas Anak Tenggarong, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Dia menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus memastikan arah fiskal tetap sejalan dengan visi RPJMD Kukar.

“Seluruh tahapan penyusunan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rendi menyebut pendapatan daerah Kukar pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,35 triliun, terdiri dari:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp737,49 miliar
• Pendapatan transfer: Rp6,53 triliun
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sementara total belanja daerah dipatok sebesar Rp7,50 triliun, dengan rincian:
• Belanja operasi: Rp5,20 triliun
• Belanja modal: Rp1,45 triliun
• Belanja tak terduga: Rp27,82 miliar
• Belanja transfer: Rp818,17 miliar

Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemkab Kukar memastikan fokus anggaran tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rendi juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.

“Beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati belum terakomodasi dalam RAPBD. Dokumen ini masih akan disesuaikan selama pembahasan di DPRD,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut penyampaian nota keuangan berlangsung tertib dan sesuai mekanisme. Dia menegaskan nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah tetap konsisten di kisaran Rp7,5 triliun, sebagaimana tertuang dalam KUA-PPAS.

“Kalau disampaikan Rp7,5 triliun, berarti kita konsisten di angka itu. Dengan kesepakatan bersama, kita berpedoman pada angka tersebut,” ujarnya.

Ahmad Yani menambahkan, DPRD akan segera membahas Raperda APBD 2026 melalui Badan Anggaran (Banggar) dan menargetkan pembahasan rampung dalam waktu dua hingga tiga minggu.

Dia menilai, penurunan nilai APBD tahun ini merupakan hal wajar karena adanya koreksi dari pemerintah pusat.

“Dulu kita sempat di angka Rp14 triliun, turun ke Rp11 triliun, dan sekarang sekitar Rp7 triliun. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali di atas Rp10 triliun,” katanya.

Selain itu, Yani menekankan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk proyek-proyek besar, seperti jembatan dan akses jalan strategis menuju IKN.

“Kita harap proyek besar dibiayai pusat atau provinsi, jadi tidak semuanya mengandalkan APBD Kukar,” tuturnya.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Yani memastikan program unggulan Kukar Idaman tetap berjalan, termasuk bantuan untuk RT dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Insya Allah program Kukar Idaman tetap terlaksana, meski perlu penyesuaian agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya. 

Editor: Rizqa Leony Putri