Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Capai 443 Kasus, Korban Terbanyak dari Kota Samarinda  

SAMARINDA, iNews.id – Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 443 kasus. Korban terbanyak berasal dari Kota Samarinda.
 
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim periode Januari-Juni 2022 mencapai 464 orang.
 
“Terbanyak berasal dari Kota Samarinda yang mencapai 221 orang,” katanya.

“DKP3A terus melakukan berbagai langkah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalkan kasus ini,” sambungnya.

Baca Juga

Puluhan Kelompok Tani Ikut Terlibat Kendalikan Karhutla di Kaltim

Data ini merupakan hasil akumulasi yang dicatat oleh petugas melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Provinsi Kaltim.

Menurutnya, total korban kekerasan yang mencapai 464 orang tersebut terdiri dari 218 korban anak atau 47 persen, selebihnya yang sebanyak 246 korban merupakan perempuan dewasa atau sebesar 53 persen.

Baca Juga

Penyaluran Dana Desa di Kaltim Capai 48,39 Persen, Alokasi Tertinggi untuk Kukar Rp173,55 Miliar

Sedangkan korban kekerasan difabel terbanyak berasal dari Kota Bontang yang sebanyak 5 korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 158 korban dengan korban KDRT terbanyak berasal dari Kota Samarinda sebanyak 80 korban.

Ia melanjutkan, di tingkat Kaltim, korban kekerasan anak terbanyak merupakan korban kekerasan seksual yang mencapai 133 korban, sedangkan pada dewasa terdapat pada kekerasan fisik yang sebanyak 165 korban.

Baca Juga

Sembilan Titik Panas Terdeteksi di Kaltim, Tersebar di Dua Kabupaten

"Untuk kasus kekerasan anak dan perempuan, jumlah terbanyak terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga, yakni tercatat sebanyak 91 korban anak dan 150 korban perempuan dewasa," katanya.

Untuk itu ia mengimbau semua pihak terus fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan bagi korban.(*)

Editor: Febrian Putra