IKN Jadi Ibu Kota Politik, Targetkan 9.500 ASN Pindah pada 2029
JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 9.500 ASN akan bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2029. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang mengatur percepatan pembangunan Nusantara.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, regulasi ini menegaskan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan infrastruktur yang terus dibangun.
Berdasarkan Perpres 79/2025, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara secara bertahap. Angka tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 9.500 ASN pada tahun 2029.
Basuki menjelaskan, saat ini telah tersedia 44 tower hunian untuk ASN. Selain itu, 3 tower lain dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru masih dibangun hingga September 2025.
"Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," kata Basuki, Jumat (26/9/2025).
Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) sudah menghadirkan infrastruktur utama. Beberapa di antaranya Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP.
Infrastruktur itu ditopang oleh investasi swasta serta menghadirkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Fasilitas Command Center juga tersedia untuk memantau pembangunan lewat CCTV, drone, dan IoT secara real-time.
Sejumlah proyek multiyears masih berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wapres, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN. Semua ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Pada tahap kedua (2025–2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN secara masif. Pemerintah juga membangun gedung legislatif, yudikatif, konektivitas transportasi, ruang hijau, serta penataan kawasan Sepaku.
Investasi pendidikan juga mulai masuk untuk memperkuat ekosistem Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. Pendanaan berasal dari APBN serta dukungan investasi swasta.
Hingga September 2025, investasi non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun. Dana tersebut datang dari 49 pelaku usaha dengan total 52 perjanjian kerja sama.
Kehadiran 9.500 ASN di IKN pada 2029 menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Perpres 79/2025 diharapkan memperkuat keyakinan publik bahwa proyek ini terus berjalan sesuai target.
Editor: Donald Karouw