Hindari Sengketa, Penajam Paser Utara Catat Aset Tanah dan Bangunan di Kawasan IKN

PENAJAM, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur mulai mencatat aset tanah dan bangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Khususnya aset milik pemkab di Kecamatan Sepaku yang masuk sebagai lokasi IKN Nusantara untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

"Kami catat semua aset tanah dan bangunan di kawasan IKN," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Denny Handayansyah, Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga

Kendaraan Tanpa Awak Bakal Jadi Andalan Transportasi Publik di IKN Nusantara

Menurutnya, selama Kecamatan Sepaku masih kawasan Penajam Paser Utara dan belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang IKN Nusantara, aset tanah dan bangunan masih milik daerah berjuluk 'Benuo Taka' tersebut.

"Pencatatan dan pendataan aset itu sebagai upaya agar tidak terjadi sengketa saat aset di Kecamatan Sepaku diambil alih pemerintah pusat," katanya.

Baca Juga

Gubernur Lemhannas Sebut IKN Nusantara Rentan Serangan Udara, Ini yang Perlu Diperkuat

Aset tanah dan bangunan ini di antaranya kantor pemerintahan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, puskesmas, peternakan sapi, guest house dan lainnya.

"Aset-aset daerah yang berada di kawasan IKN itu untuk sementara masih dalam status kepemilikan Pemkab Penajam Paser Utara," ucapnya.

Baca Juga

Perwira Siswa Seskoal Rangkul Masyarakat Pesisir di IKN, Lakukan Penyuluhan hingga Vaksinasi

Untuk aset tanah dan bangunan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan di kawasan IKN Nusantara, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemkab akan melepas aset apabila pemerintah pusat atau Badan Otorita IKN Nusantara mengambil alih aset dari wilayah Kecamatan Sepaku tersebut.

Baca Juga

Bangun Persemaian di IKN Nusantara, Pemerintah Gandeng Indo Tambangraya Megah (ITMG)

Dalam melakukan pencatatan aset milik pemkab, instansinya telah bersurat kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau OPD (organisasi perangkat daerah) untuk mengamankan aset tanah, bangunan, kendaraan dan lainnya.

Baca Juga

Ibu Kota Pindah ke IKN, Pasis Dikreg Seskoal Dalami Strategi Pertahanan di Laut

"Kami minta SKPD mengecek kembali apakah aset yang dimiliki itu benar-benar milik OPD dan dilengkapi legalitas atau tidak," ujarnya.

Menurutnya, dengan dipindahkannya IKN Indonesia ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Kecamatan Sepaku, pemkab setempat akan meningkatkan pengamanan aset daerah.

Editor: Donald Karouw