2 DPO Kasus Penipuan dan Penganiayaan Ditangkap, Begini Kronologi Penangkapannya

TARAKAN, iNews.id - Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mereka yakni MR dan BG. Keduanya merupakan DPO penipuan dan penganiayaan. 

Penangkapan kedua DPO ini berawal polisi mengetahui keberadaan mereka hingga keduanya ditangkap tim gabungan dari Tim Jatanras Dit Reskrimum Polda Kaltara dan Polres Berau Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Trans Kaltim dan kalimantan utara, tepatnya di perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau, Rabu (5/10/2022). 

Baca Juga

Identitas 11 DPO Penyerangan Pekerja Proyek Jalan Trans Papua Barat Dirilis, Ini Daftarnya

"Kedua pelaku merupakan DPO Polres Tarakan akan melarikan diri ke Berau menggunakan mobil travel," Kapolres Berau AKBP Taufik Nurmandia.  
 
Ia mengatakan, kedua pelaku menjadi DPO karena melakukan penipuan terhadap korbannya bernama Sulaiman untuk menjual udang kering pada 18 Juli 2022.

Namun, sampai batas waktu yang disepakati, keduanya tidak memberikan barang yang dijanjikan. 

Baca Juga

Identitas Terungkap, DPO 11 Anggota KKB yang Serang Pekerja Jalan di Papua Barat Segera Disebar

"Dalam kejadian itu, korban mengalami kerugian Rp3 juta," ujarnya.

Kemudian, kedua pelaku ini juga melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Bakri pada Minggu, 23 September 2022 lalu. 

Baca Juga

Terungkap Otak Penyerangan Belasan Pekerja Jalan Trans Papua Barat, DPO Jaringan KKB Maybrat

Berdasarkan dua laporan tersebut, pihaknya pun melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap keduanya.

"Kedua pelaku ini memang meresahkan di Tarakan, dan merupakan residivis. Bahkan BG ini sudah empat kali keluar masuk Lapas Tarakan belum lagi yang di daerah Palopo," ujarnya.

Baca Juga

Ibu Muda Jadi Korban Salah Sasaran Polisi saat Hendak Melumpuhkan Tersangka DPO

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan Pasal 351 dengan ancaman dua tahun kurungan badan serta Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHPidana dengan ancaman empat tahun penjara.

Editor: Candra Setia Budi