JAKARTA, iNews.id - TNI menggelar komunikasi sosial (komsos) bersama komponen pemerintah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (25/7/2024). Komsos TNI ini terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Aster Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dalam sambutan yang dibacakan Paban IV Komsos Ster TNI Kolonel Arm Budi Saroso mengatakan, sebagai negara demokrasi, ketika keputusan sudah diambil dan ditetapkan oleh Undang-Undang, maka sudah seharusnya seluruh komponen bangsa untuk mendukung. Sebagaimana dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Pemindahan ibu kota ini tentu saja membawa dampak pro dan kontra. Tak sedikit yang menolak, sebaliknya banyak juga yang mendukung.
"Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan ibu kota negara karena pada dasarnya tidak ada satu keputusan apa pun yang memuaskan semua pihak. Sebaliknya, keputusan yang memberikan manfaat besar kepada bangsa harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk negara," ujar Aster Panglima TNI dalam sambutan yang dibacakan Kolonel Budi, Kamis (25/7/2024).
Dia menambahkan, keputusan memindahkan pusat pemerintahan akan menciptakan geostrategis baru, khususnya dalam hal pertahanan dan keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kehadiran TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di IKN terdiri atas kekuatan matra darat, laut dan udara serta didukung komponen bangsa lainnya termasuk pemerintah daerah.
"Hal tersebut merupakan konsep kekuatan pertahanan semesta yang mutlak, sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara, siap mendukung pemindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur," katanya.
Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan masyarakat Otorita IKN Alimuddin menambahkan, tugas kedeputiannya untuk merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan dan pengawasan bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.
"Saat ini kami sedang menyusun tiga rencana Induk terkait tugas kedeputian bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat di IKN," katanya.
"Peran strategis Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat dapat mewujudkan percepatan masyarakat IKN yang berdaulat, adil dan sejahtera yang berkontribusi pada tercapainya visi Indonesia Emas 2045," ucapnya lagi.
Sementara Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto memastikan pembangunan infrastruktur IKN yang saat ini terus diakselerasi, menunjukkan perkembangan signifikan.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait