Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan juga dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Ketidaksesuaian ditemukan pada gambar kerja, spesifikasi teknis, hingga Bill of Quantity.
“Progres fisik pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan nilai pembayaran yang telah direalisasikan,” ujar Kadek.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim menyebutkan kegiatan tersebut menimbulkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp4.168.554.186,72 atau sekitar Rp4,16 miliar.
Polda Kaltim menegaskan penanganan perkara ini akan terus dilakukan secara profesional dan transparan. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait