Dia menyampaikan, melalui mekanisme bagi hasil yang adil, desa atau komunitas adat yang menjaga hutan akan menerima pendapatan dari penjualan karbon. Contohnya, kata dia program Dana Karbon Kalimantan dan Dana Biokarbon Jambi telah memberikan manfaat nyata berupa dana pembangunan dan modal usaha bagi masyarakat.
Program ini juga dinilai menargetkan perempuan dan anak muda sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah menyediakan pelatihan kewirausahaan hijau, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan agar mereka bisa berdaya tanpa harus meninggalkan desa.
Dia menuturkan, Indonesia menggandeng Jepang dan Britania Raya dalam kerja sama internasional untuk memperkuat sistem perdagangan karbon. Kedua negara ini dinilai memiliki pengalaman dalam pengelolaan pasar karbon dan ekonomi hijau.
Menurutnya, pemerintah menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan karbon. Semua proses harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan agar dunia percaya dan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait