Viral Anggaran Mobil Dinas Pemprov Kaltim Rp8,5 Miliar, Ini Jawaban Gubernur Rudy Masud

SAMARINDA, iNews.id - Anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar memicu perdebatan publik hingga viral di media sosial. Pengadaan kendaraan jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc itu menjadi sorotan karena dinilai bertolak belakang dengan wacana efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.

"Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai sekitar Rp 8,5 miliar memicu sorotan publik karena dinilai terlalu besar di tengah upaya efisiensi anggaran," tulis akun Instagram @pandemictalks dikutip Kamis (26/2/2026).

Baca Juga

Bikin Heboh, Intip Spesifikasi Mobil Dinas Gubernur Kaltim Seharga Rp8,5 Miliar

Gubernur Kaltim Rudy Masud angkat bicara terkait anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru yang tengah menjadi sorotan publik. Pengadaan tersebut dilakukan sesuai aturan serta mempertimbangkan kebutuhan operasional di wilayah dengan geografis ekstrem.

Dia menyebut belum menerima mobil dinas tersebut. Saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi saat bertugas.

Baca Juga

Mobil Dinas Kabag Ops Polres Sumenep Tabrakan dengan Motor, 1 Orang Tewas 2 Luka

"Mobilnya ada di Jakarta. Di sini saya (Kaltim) masih pakai mobil pribadi," ujarnya dikutip Kamis (26/2/2026).

Rudy juga menilai kendaraan dinas yang representatif penting untuk menjaga citra atau marwah Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga dan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga

Viral Mobil Dinas di Tuban Diduga Ganti Pelat Merah Jadi Hitam demi Isi Pertalite

"Masak iya kepala daerah pakai mobil ada kadarnya. Jaga dong marwah Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," katanya.

Terkait harga, dia menyebut kualitas sebanding dengan nilai yang dibayarkan.

Baca Juga

Detik-Detik Mobil Dinas Camat Hanyut Terbawa Banjir Susulan di Gayo Lues

"Persoalan harga, ada rupa ada harga. Ada mutu, ada kualitas ada harganya. Kami tidak ikutin berapa harganya, kami hanya pesan," ujarnya.

Hingga kini, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar tersebut masih menjadi perbincangan publik. Pemprov menegaskan keputusan itu tetap berlandaskan kebutuhan fungsional serta aturan yang berlaku.

Baca Juga

Tak Pakai Mobil Dinas, Gubernur Mualem Tinjau Jalur Langsa-Aceh Tamiang Naik Pikap

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, memastikan pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang. Dia menegaskan kendaraan operasional itu bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana pendukung kerja kepala daerah.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni di Samarinda.

Menurut dia, kondisi jalur di sejumlah wilayah Kaltim kerap berlumpur dan berbatu sehingga memerlukan kendaraan dengan spesifikasi khusus. Pengadaan ini disebut tetap berpegang pada prinsip value for money dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Meski sebelumnya Pemprov Kaltim sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, kendaraan untuk pimpinan daerah disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP serta pelayanan tamu negara.

Editor: Donald Karouw