Tuntut Otonomi Khusus untuk Kaltim, Aliansi BEM Se-Kalimantan Berunjuk Rasa

SAMARINDA, iNews.id - Aksi unjuk rasa dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan di Kota Samarinda. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya menuntut otonomi khusus untuk Kalimantan Timur (Kaltim).

"Tuntutan kami pertama, meminta adanya otonomi khusus untuk Kaltim. Kedua, revisi Undang-Undang IKN. Ketiga, meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pemindahan serta pembangunan IKN," ujar Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan Husain Firdaus di Samarinda, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Berkemah di Titik Nol, Kawasan Ibu Kota Baru di Kaltim

Menurutnya, otonomi khusus tersebut sebagai salah satu bentuk jaminan pemindahan IKN bukan hanya urusan pemerintahan pusat maupun infrastrukturnya saja.

"Harapan otonomi khusus ini sebagai penopang atau penyangga IKN dengan memiliki anggaran daerah tersendiri sebagai salah satu bentuk jaminan bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim," katanya.

Baca Juga

Daftar Lengkap PPKM di Kaltim, Hanya Balikpapan yang Masuk Level 1

Karena itu, mereka mencoba untuk mengusahakan adanya otonomi khusus dan meminta kepada pemda agar mendukungnya.

Selanjutnya, Dia juga menyebut revisi UU IKN memiliki naskah akademik yang sangat rendah sehingga terkesan terburu-buru serta kurangnya partisipasi publik terhadap pembentukannya.

Baca Juga

Jokowi Bertemu Tokoh Masyarakat dan Adat di Kaltim, Bahas Penguatan SDM dan Budaya

Terdapat beberapa hal yang menjadi keambiguan, seperti wilayah belahan IKN (Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara) disebut tidak memasuki kawasan Kaltim.

"Kami akan menanyakan apakah pemindahan IKN itu salah satu bagian dari Kaltim atau membuat provinsi baru nantinya," ucapnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Bertemu para Tokoh Adat Kaltim, Ini Poin Penting yang Dibahas

Setelah aksi tersebut, BEM se-Kalimantan kemungkinan akan melakukan audiensi dengan para pimpinan daerah. Mereka meminta keterlibatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kaltim dalam pemindahan IKN, yakni mulai dari lapangan pekerjaan maupun sampai betul-betul sudah adanya pemerintahan pusat.

Dia menegaskan, pihaknya tidak menolak pemindahan IKN karena hal tersebut salah satu inovasi pemerintah pusat dengan tujuan tidak adanya ketimpangan antara wilayah Indonesia barat dan timur.

"Kami menyambut baik dengan catatan tetap menjadi mitra kritis pemindahan IKN. Solusi itu tujuan baik dan kami akan mendukung, tapi ketika ada kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat Kaltim, kami akan terus mengawal dan mengkritisi," ucapnya.

Dia menambahkan, sangat penting untuk putra daerah yang akan menjadi kepala otorita untuk IKN Nusantara karena dia lah yang mengetahui seluk-beluk Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Editor: Donald Karouw