Tuntut Hak Tanah di Lahan Negara, Warga Sanga-sanga Bakal Ajukan Gugatan ke PTUN

KUTAI KARTANEGARA, iNews.id - Perjuangan warga Kelurahan Sanga-sanga Dalam, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut hak tanah di lahan milik negara. Mereka berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Saat ini, lahan milik negara tersebut telah ditempati oleh warga. Karena itu, mereka berjuang untuk memperoleh legalitas atas tanah tempat tinggalnya.

Baca Juga

Sukses Majukan Ekraf Daerah, Pemkab Kutai Kartanegara Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023

Masyarakat yang bermukim di eks area pengolahan minyak Pertamina, kembali mengadu ke Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengeluhkan mengenai persoalan lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun tak kunjung tuntas.

Baca Juga

5 Pilihan Wisata di Kutai Kartanegara, Wajib Singgah Lihat Bekantan di Sungai Hitam

Selain itu, masyarakat juga khawatir akan terjadi konflik sosial jika tidak ada pihak-pihak terkait yang ikut serta menangani persoalan ini.

Baca Juga

1 Rumah di Desa Jembayan Kutai Kartanegara Terseret Longsor Masuk Sungai Mahakam

Dasi, salah satu warga menjelaskan, ia dan masyarakat lainnya hanya menginginkan legalitas atas lahan tempat bermukim.

Dia tidak menampik lahan yang dijadikan warga sebagai tempat tinggal masuk dalam area yang dikelola SKK Migas, namun sudah tidak ada operasi pengolahan minyak sejak 1995-an, dan ia mengklaim sudah tidak termasuk sebagai obyek vital.

Baca Juga

Bagi Sertifikat PTSL, Menteri ATR Door to Door Sambangi Warga di Kabupaten Kutai Kartanegara

"Dulunya memang obyek vital, ada pompa, ada tangki pengolahan, tapi sejak pompa dibongkar, sekarang tidak ada lagi aktivitas pengolahan minyak di sini," kata Dasi.

Dasi menyatakan, setelah melakukan pertemuan dengan tim pengukur dari BPN Kukar, diketahui dari 82 titik yang sudah dilakukan pengukuran, hanya 27 titik yang lolos.

Baca Juga

Kampung Kopi Luwak Lebrika, Melihat Proses Pengolahan Biji Langka di Kutai Kartanegara

"Sisanya yang tidak lolos ternyata terkendala dengan adanya SK yang keluar pada 1954-1961, yang ditandangtangani oleh gubernur saat itu," ujar dia.

Peluang masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas lahan yang ditempatinya tergolong masih terbuka, dengan cara melakukan gugatan atas SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ya, jika masyarakat tidak punya kekuatan (legalitas), sewaktu-waktu bukan tidak mungkin kami digusur. Makanya dengan adanya wakil rakyat, kami berharap bisa menjembatani aspirasi kami. Kalaupun akhirnya mengarah ke arah gugatan ke PTUN, maka akan kami tempuh," tutur Dasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kukar Muhammad Samsun meminta masyarakat untuk tetap bersabar di samping upaya untuk mendapatkan kejelasan atas lahan tersebut terus dilakukan.

Pihaknya berharap agar pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk bisa lebih bijak menyikapi persoalan ini untuk kepentingan masyarakat.

"Mudah-mudahan ada solusi terbaik, makanya kami minta masyarakat untuk tetap bersabar," tutur M Samsun.

M Samsun menyatakan, tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke meja dewan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas dan pihak terkait.

"Tidak menutup kemungkinan kita akan panggil semua pihak terkait, dan kita gelar RDP, agar warga bisa mendapatkan hak atas tanah negara," ujar M Samsun.

Editor: Agus Warsudi