Presiden Jokowi Temui Tokoh Adat dan Masyarakat Kaltim, Bahas Pemindahan Ibu Kota

Antara ยท Selasa, 17 Desember 2019 - 12:36 WIB
Presiden Jokowi Temui Tokoh Adat dan Masyarakat Kaltim, Bahas Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

BALIKPAPAN, iNews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (17/12/2019). Presiden menemui para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kaltim untuk membahas rencana pemindahan ibu kota ke dua kabupaten di provinsi tersebut.

Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja kita, pindahnya pola pikir kita. Ini bukan hanya memindakan lokasi. Saya sudah sampaikan kepada para menteri agar kita instal apa yang dibutuhkan,” kata Presiden Jokowi di salah satu restoran di Balikpapan.

Pertemuan itu menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kaltim pada hari Selasa dan Rabu besok (18/12/2019).

Presiden Jokowi pada hari ini juga dijadwalkan untuk meninjau calon lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diketahui, lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare.

Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, dibutuhkan lahan seluas 4.000—6.000 hektare (ha). Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 ha.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan, pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 ha.

Di dalamnya ada 56.000 ha yang menjadi daerah ibu kota. Di lahan seluas 56.000 ha nantinya akan ada kawasan pemerintahan seluas 5.600 ha. Area 56.000 ha diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom.

Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city). Setidaknya ada tiga cluster di ibu kota baru itu, yaitu cluster pemerintahan, pendidikan, dan teknologi dan masih bisa ditambah cluster wisata.

Sementara pemindahan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.


Editor : Maria Christina