PKBM Putri Karang Melenu: Dari Swadaya Keluarga, Kini Model Pendidikan Kesetaraan Nasional

TENGGARONG, iNews.id – Dua belas tahun lalu, di sebuah lahan hibah keluarga di Kecamatan Loa Kulu, berdiri sebuah lembaga pendidikan non-formal yang sederhana. Namanya PKBM Putri Karang Melenu.

Lembaga ini lahir dari keprihatinan, karena saat itu di Kutai Kartanegara (Kukar) dengan 18 kecamatan, hanya ada dua PKBM yang aktif.

Baca Juga

Resmikan Cafe Rumah Digital Delta Mahakam, Wabup Kukar: Jadi Motor Ekonomi Daerah

Saipul Anwar, sang pendiri, ingat betul motivasi awalnya. “Dulu itu hanya ada dua PKBM. Kami jadi yang ketiga. Bahkan salah satunya sekarang sudah tidak aktif lagi. Jadi mau tidak mau, PKBM ini harus berdiri untuk menampung kebutuhan masyarakat yang tidak sempat sekolah,” ujarnya.

Program pertama yang digarap adalah pemberantasan buta aksara. Perlahan, kegiatan berkembang menjadi keaksaraan personal, usaha mandiri, hingga akhirnya pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Seiring waktu, PKBM ini menjadi tempat ribuan warga menuntaskan mimpi yang sempat tertunda. Hingga kini, tercatat 5.720 peserta didik telah berhasil diluluskan.

Namun perjalanan PKBM tidak selalu mulus. Bertahun-tahun mereka bertahan dengan cara swadaya. Pada 2019, sebuah titik balik datang, PT Multi Harapan Utama (MHU), perusahaan tambang batubara di Kaltim, ikut turun tangan. Dukungan ini membuat roda operasional lebih stabil.

“Kerja sama dengan MHU jelas sangat membantu. Biaya operasional kami terbantu, sehingga otomatis PKBM lebih eksis dan berkembang,” kata Saipul.

Bukan hanya ijazah yang diberikan. PKBM juga mulai meluncurkan kursus keterampilan. Dari operator alat berat hingga tata boga, semua dirancang agar para lulusan punya bekal nyata untuk memasuki dunia kerja.

Kini, dengan 15 tutor yang mengajar secara daring dan luring, PKBM Putri Karang Melenu menjadi rumah belajar yang tak lagi kecil.

Perjalanan panjang itu mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Minggu (8/9), Bupati Kukar Aulia Rahman Basri hadir langsung menyerahkan 102 ijazah pendidikan kesetaraan bagi peserta didik Paket A, B, dan C. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pendidikan kesetaraan adalah bukti nyata pemerataan akses pendidikan.

“Melalui kerja sama dengan badan usaha, PKBM dapat beroperasi lebih optimal. Masyarakat pun terbantu melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya,” ujarnya.

Aulia menyebut pola seperti ini layak dijadikan contoh. Baginya, keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan bukan hanya tanggung jawab sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi daerah.

“Ini contoh nyata bahwa dunia usaha bisa berperan langsung dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Harapannya semakin banyak perusahaan lain yang meniru langkah serupa,” tuturnya.

Kini, keberhasilan PKBM Putri Karang Melenu tidak hanya menjadi cerita lokal. Ia adalah bukti bahwa pendidikan non-formal bisa menjawab kebutuhan masyarakat, sejalan dengan program nasional pengentasan buta aksara dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

Dari swadaya keluarga hingga kolaborasi perusahaan dan pemerintah, PKBM ini telah menorehkan jejak: mencetak ribuan alumni, sekaligus membuka jalan bagi model pendidikan kesetaraan yang bisa direplikasi di seluruh Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri