Jokowi Sebut Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Depan

Antara ยท Rabu, 18 Desember 2019 - 16:30 WIB
Jokowi Sebut Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Depan
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

BALIKPAPAN, iNews.id – Presiden Joko Widodo mengatakan proses dan pembangunan ibu kota baru di Kaltim akan dimulai dengan peresmian Badan Otorita Ibu Kota pada Januari 2020. Dia berharap tahun depan proses pembangunan fasilitas umum di ibu kota baru bisa dimulai.

Saat berbincang dengan awak media di tengah kunjungan kerja di Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12/2019), Jokowi menjamin Badan Otorita Ibu Kota paling lambat terbentuk Januari 2020. Setelah itu pemerintah akan membahas undang-undang (UU) yang mendukung pembangunan ibu kota dalam omnibus law. Kemudian Detail Engineering Design (DED) rencananya akan selesai pada Juni 2020.

“Empat belas UU mengenai ibu kota ada dalam omnibus law dan saya targetkan selesai pada April 2020. DED juga akan rampung pada Juni 2020. Sehingga diharapkan tahun depan dilakukan land clearing serta pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita berharap gedung-gedung pemerintahan dalam klaster pemerintahan akan selesai pada 2023,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan pembangunan sarana transportasi umum, air, dan listrik juga sejalan dengan pembangunan klaster pemerintahan. Dia mengatakan pembangunan klaster pemerintahan ditargetkan rampung dalam empat tahun.

“Untuk klaster lain kita ajak PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Kemudian mengajak swasta untuk membangun klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi. Termasuk nanti membangun kantor BUMN serta kawasan bisnis dan semi bisnis. Itu semua akan dikerjakan secara pararel, kira-kira gambaran besarnya seperti itu," kata Presiden.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota baru membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Selain itu Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota membutuhkan revisi sembilan UU. Lima UU perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau diganti dengan yang baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Lima UU yang perlu direvisi ialah UU No 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru adalah UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara. Sementara itu, UU yang benar-benar harus dimulai sejak awal adalah undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang kota.


Editor : Rizal Bomantama