JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah hal baru. Dia mengatakan sebelum diputuskan Kalimantan Timur (Kaltim), IKN sempat akan dipindahkan ke dua lokasi berbeda oleh presiden-presiden sebelumnya.
Dia mengatakan Presiden Soekarno menggagas IKN dipindah ke Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Tahun 1957 bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," kata Jokowi, Selasa (22/2/2022).
Sementara itu Presiden Soeharto ingin IKN tetap di Pulau Jawa hanya bergeser dari DKI Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat.
“Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat,” tuturnya.
Jokowi menyebut wacana pemindahan IKN sudah ada sejak lama. Menurutnya salah satu alasan pemindahan IKN adalah demi menuntaskan masalah ketimpangan.
“Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infratruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial," ungkapnya.
Dia mengatakan alasan memilih Kaltim sebagai lokasi IKN untuk menuntaskan masalah ketimpangan penduduk antara Pulau Jawa dan non Jawa.
"Saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah? Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," tuturnya.
Selain ketimpangan penduduk, Jokowi menyebut ada ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena DKI Jakarta telah menjadi magnet perekonomian di Indonesia.
"Produk Domestik Bruto kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau ke sini, magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur," jelasnya.
Editor : Dita Angga Rusiana
Artikel Terkait