BALIKPAPAN, iNews.id- Tahun ini rumah tidak layah huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dibedah mencapai 2.016 unit. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan dana untuk RTLH ini mencapai Rp40,3 Miliar
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, ribuan rumah ini dibedah menjadi layak huni melalui penyaluran dana bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami akan terus berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia melalui Program BSPS,” katanya, Jumat (17/6/2022).
Program BSPS, sambungnya, merupakan program perumahan yang yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Dalam pelaksanaannya, Program BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 agar memiliki rumah tidak layak huni dan mendorong masyarakat penerima bantuan untuk membangun rumahnya.
"Kami memberikan dana stimulan kepada masyarakat serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan dalam proses pembangunannya,” ucapnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II Hujurat menjelaskan, kriteria RTLH yang mendapatkan Program BSPS mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar.
Keempat komponen tersebut antara lain adalah kondisi bangunan, kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni, dan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
Lokasi pelaksanaannya akan tersebar di enam kabupaten/kota dan nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja.(*)
Editor : Febrian Putra
Artikel Terkait